Diberdayakan oleh Blogger.
RSS

Politik dan Pilihan untuk Indonesia



Waaaaahhh lama ya gak nulis. Mau gak tak ceritani kenapa saya tiba-tiba pengen nulis?
Jadi begini ceritanya...........................zzzzzzzzzzzzzz..............zzzzzzzzzzzzz.................. eh maap-maap saya lah kok ketiduran. Hehe. Hari ini saya tidur terus emang. Lah wong tidur itu nikmat, jadi boleh laaaah tidur. Tidur merupakan solusi yang tepat menghadapi masalah. Tidur mengatasi masalah dengan masalah yang timbul setelah kamu bangun. Eh iya saya tadi kan mau cerita ya. Begini.. Malem ini saya belajar buat ujian PTIK besok. Dan salah satu materi yang saya pelajari adalah materi wordpress. Jeder! Saya jadi kepingin nulis. Udah gitu aja ceritanya. Kecewa dengar cerita saya ya? yaudah bodo amat.

Saya mau nulis mengenai politik. Menurut bahasa, politik terdiri dari dua kalimat. Politik adalah polisi itik. Politik atau polisi itik adalah sekumpulan itik yang berpakaian polisi. Mereka suka mengatur lalu lintas, menilang orang dan meminta uang (sumber: wikipedia). Bagi kalian yang tahu apa itu politik di pikiran kalian pasti gini “hah? Politik masa polisi itik? dasar penulis gendeng!”. Bagi kalian yang masih belum tau politik di pikiran kalian pasti gini “ooohh politik itu polisi itik toohh”.
          
          Akhir-akhir ini di kehidupan saya penuh dengan obrolan politik. Teman saya ngomongin politik. Dosen saya ngomongin politik. Ibu saya ngomongin politik. Eyang saya ngomongin politik. Tukang cukur juga ngomongin politik. Pacar saya masa ikut-ikutan juga. Luar biasa sekali politik ini. Saya masih awam mengenai politik ini, tapi saya berusaha peduli terhadap negara saya. Jujur saja tahun ini adalah tahun pertama saya berpartisipasi dalam pesta demokrasi indonesia.

Ketika kemarin saya pulang ke rumah, ibu saya rupanya mulai tertarik terhadap politik. Padahal ibu saya adalah pendukung partai yang selalu menang suara 50% lebih pada pemilu. Ibu saya pendukung partai golput.

“mas, Jokowi ini kok krempeng ya gak ada tampang-tampang presiden” kata ibu saya yang lagi masak sambil melihat berita di tv. Tv di rumah saya dipasang di kompor, supaya ibu saya bisa lihat tv sambil masak.

“presiden krempeng emang kenapa? Pemimpin kan mencerminkan rakyatnya. Baguslah, fisik jokowi mencerminkan indonesia yang masih belum sejahtera” jawab saya ngasal sambil makan.
Ibu saya kemudian menjawab “kalo prabowo kan gagah gitu mas. Berwibawa”

“iya sih, emang prabowo memiliki wibawa kelihatannya. Mama mau milih Prabowo?” jawabku lagi.

“mmmm...prabowo dulu dipecat dari abri gara-gara kasus 98. Mama masih inget itu, prabowo dinyatakan bersalah di kasus penculikan aktivis. Prabowo lemah dalam penegakan HAM. Wakilnya juga, hatta rajasa masih ada masalah gara-gara anaknya yang waktu itu nabrak orang” jawab beliau sambil duduk di depan tv.

By the way, untuk kalian yang masih belum tau bagaimana kasus 98 waktu beberapa aktivis pada diculik saya ingin membuka wawasan sejarah mengenai kasus tersebut. Jadi, ada beberapa versi dan pandangan mengenai kasus tersebut. Ada pandangan yang menyalahkan Prabowo dan ada pula yang berpandangan bahwa prabowo tidak bersalah.

            Pertama, pandangan yang menyatakan Prabowo bersalah terhadap kasus tersebut:
Soal penculikan aktivis ‘98, ada dua hal yang kita tahu pasti. Pertama, 23 aktivis telah dihilangkan paksa. 9 diantaranya dilepas, 13 masih hilang, dan 1 ditemukan tewas. Kedua, buntut dari kejadian tersebut, Prabowo Subianto diberhentikan dari TNI (dulu ABRI).
Lewat artikel ini, saya ingin mengembangkan diskusi tentang Prabowo supaya kita tidak sekadar berdebat apakah Prabowo menculik atau tidak menculik. Saya mengumpulkan dan menyatukan kesaksian Prabowo dan 7 orang korban penculikan: Andi Arief, Pius Lustrilanang, Nazar Patria, Rahardjo Waluyodjati, Mugiyanto, Aan Rusdianto, dan Faisol Reza. Dengan demikian kita mendapat gambaran yang terpadu tentang kejadian penculikan ‘98.
Data menunjukkan bahwa Prabowo memang terlibat dalam penculikan 9 aktivis. Ketika dalam penyekapan, beberapa korban sempat berkomunikasi dengan 3 aktivis yang hilang. Walaupun begitu, Prabowo merasa penculikan terhadap orang-orang Indonesia merupakan tindakan yang secara moral tidak bersalah. Di akhir artikel, saya mendiskusikan bagaimana kita seharusnya memaknai keterlibatan Prabowo.

Keterlibatan Prabowo dalam Penculikan

Pada wawancara dengan majalah Panji edisi 27 Oktober 1999, Prabowo mengaku bertanggung jawab atas penculikan 9 aktivis pro-demokrasi. Awalnya, Prabowo menerima daftar pencarian 28 orang aktivis radikal. Pimpinan TNI juga mengetahui keberadaan daftar tersebut.
“Saya memang terima satu daftar untuk diselidiki. Jadi, untuk diselidiki. Bukan untuk diculik.”
Testimoni Prabowo juga menyiratkan bahwa daftar tersebut berasal dari Suharto:
Majalah Panji: Anda tidak tanya pada Pak Harto daftar itu didapat dari mana?
Prabowo: Tentu saya tanya.
Dalam perkembangannya, penyelidikan itu berubah menjadi penghilangan paksa. Korban-korban mengaku diculik, diteror, dan disiksa. Prabowo mengatakan bahwa menculik adalah bagian dari menyelidiki, namun kemudian dia nampak enggan untuk bercerita lebih lanjut.
“Dalam operasi intelijen itu kan biasanya kita ambil, ditanyai, dan kalau bisa terus dia berkerja untuk kita. Kan begitu prosedurnya. Sudahlah, itu kesalahan teknis yang kemudian dipolitisasi.”—Prabowo
Dari kesembilan korban penculikan yang dikembalikan, tiga diantaranya—menurut Prabowo—adalah salah tangkap. Ketiga orang tersebut sekarang bergabung dengan Gerindra.
“Andi Arief dkk., itu ada dalam daftar pencarian orang (DPO), yang diberikan polisi. Yang tiga, Pius Lustrilanang, Desmond J. Mahesa, dan Haryanto Taslam, itu kecelakaan.”—Prabowo

Kecelakaan salah tangkap oleh tim Prabowo ini juga muncul di kesaksian Nazar Patria, salah satu aktivis yang diculik. Ketika disekap dan ditutup matanya, ia mendengar bahwa penculik telah mendapatkan orang yang benar dan mereka tidak salah tangkap. Ini menegaskan bahwa operasi tersebut sempat salah tangkap.
“[Dia] aktivis SMID, kita nggak salah tangkap!”.
Perlu diketahui bahwa Prabowo hanya mengaku bertanggung jawab atas penculikan 9 aktivis. Ia lupa dan tidak yakin apakah 13 aktivis yang hilang juga termasuk ke dalam daftar tersebut.
“Saya lupa [apakah orang-orang yang hilang itu ada di dalam daftar]. Mungkin tidak. Itu daftar kan kalau saya tidak salah didapat dari rumah susun Tanah Tinggi. Jadi macam-macam nama orang ada di situ.”
Namun, salah satu korban penculikan yang dikembalikan mengatakan sebaliknya. Mugiyanto, yang diculik 13 Maret 1998, mengaku bahwa selama disekap di markas Kopassus di Cijantung, ia mengetahui Herman Hendrawan ada di tempat yang sama. Hingga saat ini Herman masih hilang.
“Ketika mereka [orang-orang yang diculik] di sel, mata mereka dibuka. Jadi mereka bisa melihat, mereka bisa saling berkomunikasi dengan orang di sel sebelahnya. [...]. Misalnya, Faisol Reza bisa berkomunikasi dengan orang sebelah. Orang itu nyanyi lagu Widuri. Orang itu adalah Herman Hendrawan.”—Mugiyanto
Keberadaan orang hilang di Cijantung juga diakui oleh Pius Lustrilanang. Ia juga mengaku sempat berkomunikasi dengan Herman Hendrawan, Yani Afri, dan Sonny. Dia juga mendapat informasi kalau Dedi Hamdun juga ada di tempat penyekapan. Keempat orang tersebut hingga saat ini juga masih hilang.
“Di tempat penyekapan itu, saya juga sempat berkomunikasi dengan Herman Hendrawan, Yani Afri, dan Soni. Ketiga orang ini sampai saat ini belum diketemukan. Dari mulut Yani Afri dan Soni, saya mendapat informasi bahwa Dedi Hamdun juga disekap di tempat tersebut.”
Pius kini menjadi anak buah Prabowo di Gerindra. Kedua pengakuan ini memberi kesan bahwa tim di bawah Prabowo tidak sekedar menculik 9 orang yang kemudian dikembalikan, namun juga menahan beberapa aktivis yang kemudian hilang.

Korban Penculikan Disiksa

Dari pengakuan Andi Arief, Rahardjo Waluyojati, Mugiyanto, dan Aan Rusdianto; selama proses penyelidikan mereka diperlakukan tidak manusiawi. Rahardjo sempat dipukul, disetrum, dan juga disuruh tidur di atas balok es:
“Aku dibawa ke sebuah ruangan dan seluruh pakaianku dilepas hingga telanjang bulat dan dipaksa tidur tengkurap di atas balok es selama kurang lebih 10-15 menit sambil menanyakan kepadaku bagaimana cara menemukan Andi Arief”—Rahardjo Waluyojati
Aan dan Mugiyanto juga mengalami penyiksaan dan ancaman yang serupa.
“Setrum, pukulan, todongan senjata laras panjang, memaksaku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.”—Aan Rusdianto
“Saya dipukul di perut berkali-kali dan pada muka sampai saya terjatuh. [...] Saya mulai diinterogasi dengan cara disetrum dengan alat setrum yang suaranya seperti cambuk. Penyetruman ini dilakukan pada seluruh bagian kaki saya, terutama pada bagian sendi lutut.”—Mugiyanto
Ketika Andi berhasil ditangkap, ia melihat Rahardjo dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Hilyati, kakak perempuan Andi menjelaskan bahwa mata saudaranya ditutup dan delapan sempat pistol ditodongkan di badannya. Ia tidak bisa buang air maupun shalat. Hilyati mengatakan bahwa penculik mengancam akan membunuh Andi dengan mengatakan:
“Ajal kamu di tangan Tuhan. Tapi bisa, ajal kamu di tangan saya.”

Mengapa Prabowo melakukan tindakan itu?

Prabowo tidak memberi penjelasan mengapa dia bisa salah menafsirkan perintah sehingga tugas menyelidiki berubah menjadi penculikan. Padahal, testimoni di media menggambarkan Prabowo sebagai tentara yang berprestasi tinggi dan disiplin mengatur bawahannya. Prabowo sendiri merasa tindakan penculikan itu tidak salah secara moral karena aktivis-aktivis tersebut berniat buruk.
“Secara moral, saya tidak salah karena orang-orang itu berniat berbuat kejahatan yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.
Lebih lanjut, Prabowo merasa bahwa penculikan tersebut diperlukan untuk menjaga keamanan dan demokrasi:
Informasi soal rencana pengeboman itu didapat dari interogasi, bukan kita ngarang. Dapat keterangan dari mereka. [...] Jadi, jangan salah, untuk menegakkan demokrasi, kita justru harus menjaga keamanan.”—Prabowo
Namun, Faisol Reza yang juga disekap bersama Andi dan Rahardjo membantah bahwa mereka akan melakukan teror. Faisol menuding isu bom justru dihembuskan oleh militer.
“Pihak militerlah yang menyebarkan isu bom [...] Kami cuma korban.”—Faisol Reza

Buntut dari Penculikan Aktivis

Dewan Kehormatan Perwira (DKP) mengatakan bahwa Prabowo bersalah atas penculikan sembilan aktivis ‘98. Bahkan, DKP menyatakan Prabowo mengakui penculikan tersebut padahal tidak ada instruksi penculikan dari Panglima TNI (Tempo). Ketua Dewan Kehormatan, Jenderal Subagyo mengatakan bahwa “Prabowo salah menafsirkan perintah komando” sehingga “terjadi penculikan”. Agum Gumelar, yang juga anggota DKP, mengatakan bahwa tidak ada perintah penculikan dari atasan Prabowo:
“Perintah melakukan bawah kendali operasi (BKO) ternyata tidak ada. Dan Prabowo melakukannya [penculikan] di luar kewenangannya.”
Kemudian DKP memberi rekomendasi agar Prabowo untuk diberhentikan. Tim Gabungan Pencari Fakta yang dibentuk pasca Mei 1998 mengeluarkan rekomendasi untuk membawa Prabowo ke pengadilan militer.
Pada akhirnya, Prabowo tidak dibawa ke pengadilan militer. Ia hanya diberhentikant. Dalam pengakuannya di majalah Panji, Prabowo memilih tidak mempermasalahkan putusan itu karena tidak ingin mencemari Suharto dan TNI (dulu ABRI):
Majalah Panji: Anda tidak mau nuntut soal pemecatan itu karena tidak ingin mempermalukan Pak Harto?
Prabowo: Benar, terutama itu. Juga tak ingin mencemari institusi ABRI, khususnya TNI AD.
Adalah anak buah Prabowo, Bambang Kristiono yang maju di mahkamah militer dan mengaku sebagai dalang penculikan. Mahkamah memecat dan menghukum penjara Bambang dan keempat anggota Tim Mawar. Namun, menurut Mantan Komandan Puspom ABRI Mayjen CHK Syamsu Djalaluddin, S.H., tidak mungkin Bambang menculik tanpa komando atasan. Di artikel Tempo “Mengusut Nurani Tim Mawar” edisi 29 Desember 1998, dituliskan pendapat Syamsu:
“Logikanya, kata Syamsu lagi, tidak mungkin kesebelas anggota Kopassus itu melakukan operasi secara sendiri-sendiri, tanpa perintah komandannya, kecuali saat itu mereka adalah pasukan yang melakukan desersi.”—Tempo, “Mengusut Nurani Tim Mawar” edisi 29 Desember 1998
Syamsu menegaskan bahwa mereka tidak desersi, sehingga pasti ada komando dari atasan Bambang:
“Saat itu, mereka tidak desersi, sehingga sudah pasti ada yang memerintahkan mereka”—Syamsu Djalaluddin
Pada saat itu, atasan langsung Bambang adalah Chairawan, yang secara langsung bertanggung jawab kepada Prabowo, Danjen Kopassus
Pasca pemecatan, Bambang Kristiono bekerja di bawah bisnis Prabowo. Dalam majalah Tempo edisi 13-19 Mei 2013, disebutkan bahwa Bambang menjabat sebagai direktur utama PT. Tribuana Antarnusa, yang merupakan anak perusahaan bisnis Prabowo. Sebelumnya, dalam pemberitaan ABC News Australia tentang Prabowo pada tahun 2009, Bambang Kristiono disebut sebagai tangan kanan Prabowo.
Prabowo memang dikenal sering memperkerjakan mantan anak buahnya. Darmanto, salah satu anak buah Prabowo menceritakan ketegasan dan juga kepedulian atasannya terhadap bawahannya:
“Pak Prabowo sangat tegas, disiplin dan keras jika ada anak buahnya yang salah [...] Pak Prabowo selalu memikirkan kesejahteraan bawahannya”—Darmanto
Prabowo yang dikenal keras terhadap bawahan yang lalai, nampak tidak bersikap keras terhadap Bambang Kristiono. Setelah dipecat oleh ABRI, Bambang kini menjadi orang kepercayaan Prabowo.

Apakah artinya?

Pengakuan-pengakuan di atas menggambarkan bahwa Prabowo terlibat dalam penculikan aktivis. Prabowo mengaku 9 aktivis yang diculik telah dibebaskan, tapi dia nampak tidak tahu menahu soal 13 aktivis yang hilang dan 1 yang ditemukan tewas. Namun, pengakuan Pius dan Mugianto menandakan bahwa sejumlah aktivis yang hilang ada kaitannya dengan operasi di bawah Prabowo.
Apakah penculikan tersebut dapat dibenarkan? Bagi Prabowo, orang-orang di dalam daftar itu membawa ancaman teror, sehingga secara moral tindakan penculikan itu benar. Tuduhan tersebut dibantah oleh Faizol Reza. Menurut Faizol, ancaman teror itu hanyalah rekayasa militer.
Penculikan itu sendiri bertentangan dengan Statuta Roma Mahkamah Kriminal Internasional. Statuta tersebut menggolongkan penghilangan paksa—penculikan—sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Korban penghilangan paksa biasanya diculik, ditahan tanpa perintah pengadilan, dan disiksa selama interogasi. Beberapa dibunuh dan jenazahnya dibuang sehingga tidak dapat diketemukan. Walaupun operasi penghilangkan paksa kadang bertujuan untuk menjaga keamanan, pada akhirnya operasi semacam itu melindungi HAM dengan melanggar HAM. Pius Lustrilanang disetrum dan dibenamkan ke air, padahal dia hanyalah korban salah culik. Operasi semacam ini juga tidak cocok untuk negara demokrasi karena memberangus lawan politik dan menciptakan perasaan ketidakpastian dan ketakutan pada masyarakat luas.


Kedua, pandangan yang menyatakan Prabowo tidak bersalah terhadap kasus tersebut:
Banyak persoalan di Masa OrdeBaru belum selesai secara tuntas. Bahkan kini, 16 tahun pasca tumbangnya OrdeBaru, berbagai masalah masih saja diliputi jelaga misteri. Salah satunya tentang kasus penculikan para aktifis di tahun 1998. Maklumlah, tiga belaskorban penculikan di masa akhir kekuasaan Orde Baru itu hingga kini belum kembali. Nah, menjelang Pemilu Presiden 2014 ini, kasus penculikan kembali marak dibicarakan. Bahkan, kasus penculikan aktifis ini dijadikan amunisi bagi satu dua pihak pendukung presiden tertentu untuk menjatuhkan pihak yang lain. Beberapa kesaksian korban penculikan kembali diunggah, berbagai talkshow digelar, dan kisah-kisah sedih itu kembali dimunculkan.

Di panggung politik, empat belas tahun memang bukan waktu yang lama. Masih ada pihak-pihak yang mengalami peristiwa itu, dan menyimpan emosi-emosi tersendiri dalam hati dan otaknya, sehingga mungkin masih belum bisa berdamai dengan sejarah atau bahkan berdamai dengan ego mereka sendiri. Mereka inilah yang tampaknya kemudian mencoba mempengaruhi anak-anak muda --yang belum sepenuhnya memahami apa yang sebenarnya terjadi ketika peristiwa itu terjadi--, atau generasi tua --yang hanya memiliki sekeping informasi yang tak lengkap-- dengan sepenggal informasi bermuatan emosi.


Karena alasan itulah, saya ingin menshare tulisan lama saya. Saya berharap, paling tidak dengan tulisan ini, kawan-kawan bisa memandang kasus penculikan itu dengan frame yang agak lebih lebar, sehingga menjadi lebih arif dalam membaca sejarah, dan menganalis dampak-dampaknya. Memang, masih ada beberapa background information yang belum terungkap dalam tulisan ini. Tapi paling tidak dalam tulisan saya yang pernah dimuat sebagai tulisan utama dalam rubrik Forum Utama di Majalah Forum edisi 9tahun ke VII / 1998 ini, beberapa informasi krusial telah dikonfirmasikan kepada narasumber paling kompeten dalam kasus ini.


Sekali lagi saya katakan bahwa saya tidak memihak kepada siapapun dalam gesekan-gesekan menjelang Pemilu 2014 ini. Saya juga tidak punya urusan dengan tim sukses manapun. Saya hanya ingin negeri ini menjadi lebih baik, lebih beradab, dan lebih bermartabat. Karena itu, saya tidak menambahi tulisan ini dengan informasi baru, persepsi baru dan pemahaman saya saat ini. Misalnya, saya tidak menambahkan sekeping puzzle informasi penting tentang adanya satu faksi lagi dalam konflik antar elit militer menjelang runtuhnya Orde Baru, yang baru saya dapatkan dari seorang Letnan Jenderal yang baru saya temui tadi malam. Ingin memaparkan sekeping fakta dan sebaris informasi yang saya fahami inilah yang menjadi niat saya dalam menshare tulisan lama saya ini.


Silakan...


====


Semua pejabat dan mantan pejabat militer tampaknya telah sepakat menimpakan kasus penculikan para aktifis ke pundak Prabowo. Jika DKM jadi dibentuk, akankah Prabowo diberhentikan dari dinas militer? Benarkah Prabowo tak akan melawan?


Tiap kali pesta selesai, seksi dapurlah yang paling ketiban sial. Mereka masih harus berkutat dengan piring gelas kotor yang harus dibersihkan, sementara orang-orang yang turut merasakan sedapnya hidangan sudah mencuci dan mengeringkan tangannya. Hal inipula yang kini tengah dialami Kopassus dalam 'pesta' kasus penculikan aktifis belakangan ini.


Tengoklah pernyataan para petinggi ABRI belakangan ini. "Saya tidak mengetahui kejadian itu," ujar Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Jenderal TNI Feisal Tanjung kepada wartawan seusai rapat paripurna di DPR RI Jumat, 24 Juli lalu. Ia mengaku saat menjadi Panglima ABRI tidak pernah menginstruksikan untuk menculik para aktifis. "Saya baru tahu setelah menjadi Menkopolkam," tambahnya.


Feisal Tanjung bahkan mengaku baru tahu tentang kasus itu setelah mendengar laporan dan penjelasan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Pangab Jenderal TNI Wiranto. Padahal sebelumnya beredar dugaan bahwa perintah penculikan itu berasal dari Feisal saat menjabat Pangab.


Pernyataan para pejabat militer lain pun terdengar senada. "Pimpinan ABRI tidak pernah memberikan perintah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia," ujar Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) ABRI, Mayjen TNI Syamsu Djalaluddin. "Dari hasil pengusutan terhadap kasus orang hilang dan penculikan aktifis, ternyata menunjukkan adanya perintah dari pimpinan Kopassus," ujar Pangab Jenderal TNI Wiranto.


Keterangan Wiranto ini jelas mengarah kepada Komandan Sekolah Staf dan Komando (Dansesko) ABRI LetjenTNI Prabowo Subiyanto. Maklumlah saat maraknya kasus penculikan ia masih menjabat sebagai Danjen Kopassus. Tak pelak lagi, baik pernyataan Feisal, Syamsu maupun Wiranto semakin menajamkan sangkaan orang bahwa Prabowo-lah yang paling bertanggung jawab dalam kasus orang hilang belakangan ini.


Apalagi beberapa hari kemudian Danpuspom ABRI yang juga Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) Mabes ABRI untuk orang hilang, menyatakan bahwa timnya telah memeriksa Kolonel Inf Chairawan K. Komandan Grup IV Kopassus ini diduga terlibat dalam pelaksanaan operasi penculikan. "Jumlah tersangka pada kasus ini sudah bertambah seorang lagi, menjadi sebelas perwira Kopassus," ujar Syamsu.


Namun, perkembangan kemudian ibarat bak sampah, berbagai kasus politik mutakhir sekitar penembakan mahasiswa Trisakti, kerusuhan dan penjarahan, semua seolah ditimpakan ke pundak Prabowo dan Kopassus. Bahkan, ketika salah seorang korban penculikan, PiusLustrilanang, pulang dari pelariannya di Belanda, segerombolan penyambutnya membawa poster bergambar Prabowo dengan tulisan: wanted! di bawahnya.


Tapi bukan Prabowo jika tidak berani berkomentar. Ia bahkan menyatakan siap bertanggung jawab jika ternyata dalam proses penyelidikan tersebut ada anak buahnya yang dianggap dan terbukti bersalah dalam menjalankan tugas. "Sebagai seorang prajurit, jelas dong, saya siap bertanggung jawab,” kata Prabowo kepada wartawan seusai acara penutupan kursus reguler Sesko ABRI XXV di Bandung, Jum’at pagi 17 Juli lalu.


Belakangan Kasum ABRI Letjen TNI Fachrur Razi pun mengumumkan bahwa Mabes ABRI akan segera membentuk Dewan Kehormatan Militer (DKM) untuk mengusut tuntas kasus penculikan para aktifis ini. "Tim ini akan beranggotakan tujuh orang Jenderal dan akan dipimpin oleh Jenderal berbintang empat," ujar Fachrul kepada wartawan Kamis lalu.


Tampaknya KSAD Jenderal TNI Subagyo HS yang akan memimpin DKM ini. Ia konon akan dibantu Kasum ABRI Letjen TNI Fachrur Razi, Kassospol ABRI Letjen TNI SB Yudhoyono, Gubernur Lemhannas Letjen TNI Agum Gumelar. Jika DKM dipimpin jenderal bintang empat, besar kemungkinan perwira yang akan diperiksa adalah jenderal bintang tiga. Tapi Fachrul masih menolak menegaskan kepastian Prabowo untuk diperiksa.


Jika benar Prabowo diperiksa, berarti dialah Letnan Jenderal pertama yang dihadapkan ke DKM. Akankah karier militer perwira lulusan AMN 1974 itu bakal mentok seperti Sintong Panjaitan, RS Warrouw dan kawan-kawan yang terlibat dalam kasus Santa Cruz tujuh tahun lalu atau lebih parah lagi? "Kalau memang memenuhi unsur pidana bisa disidangkan," ujar Gubernur Lemhannas Letjen TNI Agum Gumelar.


Tuntutan untuk menyidangkan Prabowo pun bermunculan, bahkan termasuk dari kalangan senior Angkatan Darat saat bertemu Wiranto. "Kalau Prabowo bersalah, hukumlah dia. Yang salah tetap salah, kita tidak boleh membeda-bedakan" ujar Kemal Idris kepada wartawan FORUM Ronald Raditya. Menurutnya DKM ditujukan bagi pelaku kesalahan administrasi bukan pelaku kriminal


Sementara itu, kesebelas perwira Kopassus tersangka penculikan kini masih terus diperiksa. Menurut Danpuspom paling tidak akhir Juli mereka sudah bisa diajukan ke Oditur dan Pengadilan Militer. Konon tuduhan yang akan dikenakan kepada mereka adalah pasal 328 dan 33 KUHP/M. "Barang bukti sudah kita sita," ujar Syamsu.


Tapi tampaknya proses menuju ke pemeriksaan masih agak tersendat. Soalnya Puspom saja sudah agak kerepotan memeriksa kesebelas tersangka perwira Kopassus. Konon sebagian besar keterangan masing-masing tak bisa dipadukan. "Kita masih pusing menghadapi mereka, kita adu pintarlah. Mereka memakai teknik menyembunyikan informasi tapi kita juga punya cara tercanggih untuk mengorek informasi,"ujar seorang perwira di Puspom ABRI.


Nah, untuk menguak siapa dalang di balik kasus-kasus penculikan aktifis ini, kondisi tanah air sejak satu dua tahun lalu harus dilihat kembali. Saat kerusuhan di berbagai daerah mulai berkobar Prabowo masih menjadi Danjen Kopassus. Saat itu ia pernah mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan. "Ada kelompok yang punya hasrat ingin tercipta suatu kekacauan dengan tujuan dan kepentingan politik tertentu," ujarnya pada 26 Februari 1997 di Jakarta.


Sehari sebelumnya, Pangab saat itu, Jenderal Feisal Tanjung juga mengungkapkan hal senada."Kerusuhan yang akhir-akhir ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia digerakkan oleh pihak ketiga," ujar Feisal. Tapi siapa sebenarnya yang dianggap pihak ke tiga ini saat itu belum jelas benar. Namun para aktifis radikal semacam PRD, SMID, Aldera ditambah PDI Megawati yang tampaknya disorot sebagai pihak ke tiga ini. Soalnya sejak Peristiwa 27 Juli 1996 merekalah yang selalu diburu-buru.


Menghadapi hajatan Pemilu 1987 suasana makin memanas. Berbagai langkah pun segera dilakukan ABRI untuk mengamankan kenduri besar lima tahunan itu. Setelah pemilu berlangsung dan menjelang Sidang Umum MPR suasana pun terus memanas. "Kalian tahu ada kelompok yang merencanakan pengeboman dengan cara merakit bom sendiri," ujar Prabowo Jumat lalu pada wartawan. Saat itu, tanggal 18 Januari 1998, sebuah bom meledak di rumah susun di kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.


Saat bom meletus tertangkaplah seorang aktivis bernama Agus Priyono. Konon dua kawannya melarikan diri. Dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya ia mengaku sebagai aktivis Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), salah satu organisasi di bawah jaringan PRD.


Selain menemukan 10 botol bahan peledak, aparat kepolisian pun menemukan 11 detonator, bola lampu kecil, empat radio panggil, satu telepon genggam, satu laptop berikut disket, paspor,KTP, kartu mahasiswa, uang beberapa ratus ribu, dan segepok dokumen di puing sisa ledakan bom. Mereka pun menemukan beberapa buku tentang gerakan revolusioner di Amerika Tengah.


Dari dokumen e-mail dalam laptop terungkap cara PRD mendapatkan dana kegiatan mereka yang berasal dari Watch Indonesia yang bermarkas di Jerman. Ada pula dokumen yang menggambarkan kegiatan PRD saat itu. Mereka, antara lain, sedang "menggarap" kalangan miskin kota di Ibu Kota. "Ada pula dokumen tentang gerakan operasi militer termasuk penyerangan terhadap rumah-rumah perwira tinggi," ujar seorang perwira Kopassus dari Grup IV. Tampaknya upaya itu adalah persiapan aksi massa menjelang Sidang Umum MPR.


Antisipasi awal segera dilakukan Pangdam Jaya saat itu, Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin. Ia mengerahkan anggotanya untuk berpatroli dan masuk ke kantong-kantong kumuh Jakarta. "Tentu, kami tak masuk begitu saja, tapi berdasarkan analisa kegiatan kelompok radikal itu," ujarnya. Menurut Sjafrie, kelompok aktifis ini telah membuat rencana besar dan rencana strategis.


Kelompok itu konon telah membuat pertemuan "Sarwalimpung" (Sarasehan Jawa Bali Lampung). "Dari situlah keluar rencana strategi: gagalkan Sidang Umum MPR. Caranya radikal, pokoknya hantam, hancur, rusak, begitu saja," kata Sjafrie lagi. Karena itu tak heran saat Sidang Umum suasana Jakarta seperti tengah menghadapi serangan besar-besaran dengan dikerahkannya 25 ribu pasukan pengaman ABRI.


Pelacakan terhadap para aktivis yang diduga terkait dengan kasus itu segera dilakukan aparat. Bahkan tak hanya pengejaran terhadap dua orang aktifis yang kabur itu. PRD-lah yangmenjadi sasaran utama. "Di saat-saat sekitar itulah muncul perintah untuk menangani para aktifis radikal," ujar sumber FORUM di Kopassus.


Menurut mantan Kapuspen ABRI, Mayjen TNI A Wahab Mokodongan, dalam situasi seperti itu ABRI memang harus cepat-cepat mengantisipasi mereka, jangan sampai menjadi kegiatan teror. "Kalau ini menjadi kegiatan teror maka pelaku-pelaku harus diambil oleh satuan-satuan anti teror," ujarnya.


Lalu siapa yang bertanggung jawab dalam masalah penculikan ini? "Semua orang di Mabes ABRI tahu bahwa ada perintah untuk mengamankan gerakan-gerakan radikal," ujar sebuah sumber yang dekat dengan Prabowo. "Ya, tapi bentuk perintahnya bagaimana? Perintahnya apa "lakukan penculikan itu!"? Apa begitu? Kan tidak begitu," ujar Agum Gumelar.


Menilik ucapan Agum, tampaknya jelas apa yang dikatakan Wiranto tentang adanya perintah itu."Tapi dalam pelaksanaannya ternyata ada langkah yang tidak tepat atau berada di luar batas kepatutan, entah itu kesalahan prosedur, entah itu tindakan yang tidak disiplin, atau melampaui perintah atasan. Itu semua masih diselidiki," ujar Wiranto.


Tapi apa semua penculikan itu dilakukan oleh Kopasus? "Tidak, kami hanya menangani AndiArief dan pelaku kasus Tanah Tinggi," ujar seorang perwira menengah dariGrup IV Kopassus. Sementara itu penangkapan beberapa aktifis di beberapa daerahdilakukan oleh aparat intel Kodim, Polda dan Kodam. Tapi ada pula yang takjelas siapa pelaku sebenarnya.


Pengakuan sang perwira Kopassus itu dibenarkan seorang perwira Puspom yang memeriksa para tersangka dari Kopassus. "Untuk kasus panculikan Andi Arif dan bom di Tanah Tinggi, sudah terbukti Kopasus yang melakukan. Tapi untuk kasus lainnya masih cukup ‘njelimet," ujarnya.


Andi Arief pun menduga bahwa dalang dan pelaku penculikan aktifis bukan hanya Prabowo bersama Kopassus, meski ia yakin Kopassuslah yang menculik dirinya. Ia menduga banyak satuan lain yang terlibat. "Ini operasi besar, prosedural, sistematis dan terencana dari ABRI," ujar ketua Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) kepada Sen Tjiauw dari FORUM.


Karena itu Mantan DutaBesar RI untuk Amerika Serikat Letjen TNI (Purn) Hasnan Habib menilai kasus ini menjadi tanggung jawab Pangab waktu itu, Feisal Tanjung. Tapi bukankah Feisal telah menegaskan bahwa dirinya tak tahu menahu tentang operasi penculikan itu? Ketika ditanya wartawan bahwa jika operasi itu bukan perintah darinya berarti telah terjadi kelemahan dalam pengawasan Pangab, Feisal pun membantah. "Itu pasukan khusus, tidak bisa semua orang bisa masuk ke situ," ujarnya.


Hasnan tentu saja menolak alasan Feisal itu. "Itu tidak mungkin, sebab operasi-operasi Kopassus harus atas perintah Pangab atau paling tidak diketahui Pangab," ujar Hasnan kepada Teguh S Usis dari FORUM. Apalagi Feisal adalah salah satu sesepuh korps pasukan baret merah.


Tuduhan dalang juga menghinggapi mantan KSAD Jenderal TNI R Hartono. "Saat mengkampanyekan pos kewaspadaan nasional dan konsep polisi di depan dalam menindak kerusuhan, Hartono memberikan perintah lisan kepada para pangdam dan kopassus untuk menyimpan para aktifis radikal," ujar sebuah sumber FORUM di Mabes ABRI.


Namun Hartono pun membantah tuduhan itu. Alasan pertama karena KSAD tak punya wewenang untuk memerintahkan operasi. Kalaupun punya wewenang, ia pun merasa tak mungkin memerintahkan penculikan di depan orang banyak. "Sudah gila memberi perintah nyulik orang di depan tokoh-tokoh masyarakat. Enggak masuk akal kalau saya yang memerintahkan penculikan," ujar mantan Mendagri itu.


Karena semua membantah, tuduhan kembali berbalik, jangan-jangan Prabowo sendiri yang memerintahkan penculikan itu. Tapi Kolonel (Purn) Aloysius Sugiyanto, seorang sesepuh Kopassus didikan combat intellegence angkatan pertama meragukan dugaan itu. "Apa ada suatu pasukan elit mengambil inisiatif sendiri tanpa melaporkan ke atasannya," katanya. Menurutnya, sesuai dengan karakter dan disiplin yang ditanamkan di Kopassus, segala sesuatu harus dilaporkan.


Hasnan pun yakin bahwa penculikan para aktivis itu bukanlah inisiatif Prabowo. "Dia hanya menjalankan perintah, atau salah menginterpretasikan perintah itu," ujarnya. Keyakinannya berpangkal pada pernyataan tegas Prabowo di Sesko ABRI bahwa apa yang dilakukannya dan Kopassus senantiasa untuk mengabdi pada kepentingan bangsa dan negara.


Meskipun demikian Hasnan mengingatkan bahwa bahwa Prabowo memiliki garis khusus ke Panglima Tertinggi waktu itu, Presiden Soeharto. "Bisa saja perintah itu langsung dari Pak Harto," ujarnya. Ia mencontohkan ketika kasus penembakan misterius tahun 80-an yang baru terkuak dalam otobiografi Soeharto. "Dengan nada bangga ia mengaku bahwa dialah yang menyuruh," ujar Hasnan.


Faktor Panglima Tertinggi ini pula yang disorot sebuah sumber FORUM. Menurut cerita sang narasumber, tanggal 18 Mei lalu, saat Soeharto masih menjabat sebagai Presiden, Menhankam/Pangab Wiranto dan Jaksa Agung saat itu, Soedjono C Atmonegoro menghadap di Cendana. Saat itu Wiranto melaporkan berbagai kasus penculikan dan sorotan masyarakat terhadapnya. Wiranto pun minta petunjuk pak Harto untuk menangani masalah ini.


Jawaban Soeharto-lah yang sangat mengejutkan sumber tadi. "Combat intellegence kan bisa melakukan apa saja, dan itu tidak jadi masalah," kata sumber tadi kepada Panda Nababan dari FORUM menirukan ucapan Soeharto. Dengan ucapan ini apakah berarti Soehartolah yang memerintahkan penculikan?


Sayang, kepastian itu belum juga didapat karena Prabowo masih rapat menyimpannya. Padahal semua pejabat ABRI sudah cuci tangan tangan. "I’m down to the gutter," kataPrabowo kepada sebuah sumber FORUM. "Saya dimasukkan ke comberan, semua kesalahan ditimpakan padaku, sementara yang lain berlagak suci," tambahnya.


Lalu benarkah Prabowo akan pasrah bongkokan kepada keputusan Wiranto? Apakah ia tak akan melawan? "Kalau batas kesabaran sudah habis...., tapi yang akan marah adalah anak buah saya," ujar Prabowo seperti ditirukan koleganya. "Itu yang masih aku jaga, jangan sampai terjadi," tambahnya.


  sumber: http://www.kaskus.co.id/thread/5385f1e31d573390118b472f/prabowo-masih-bersabar-di-comberan/

Lanjut cerita saya pergi ke salon untuk cukur rambut karena rambut saya yang gondrong dan kurang rapi. Lagi-lagi saya diajak ngomongin politik

“jokowi ternyata dulu bukan islam loh, dia baru masuk islam pas nyalonin diri jadi gubernur DKI” tiba-tiba om calon membuka pembicaraan politik sambil memotong rambut saya.

“lah masa sih? Berarti masuk Islam gara-gara takhta om?” jawab saya. Bagi kalian yang belum tahu, silahkan baca artikelnya disini. Tapi akhirnya saya tahu kalau itu cuma akal-akalan berita dari pendukung prabowo

“iya emang. Lagian jokowi baru aja terpilih jadi gubernur udah lepas tanggung jawab aja. Belum beres nangani Jakarta dan bukti nyata perubahannya belum terlihat gitu nyalonin presiden” om salon mulai melancarkan kampanye. Rupanya ia pendukung Prabowo.

“tau gak om, ketika Jokowi jadi walikota solo prestasinya masih kalah dibanding walikota Surabaya, Tri Risma Harini. Tapi gara-gara pemberitaan yang berlebihan aja dia jadi keangkat pamornya” jawab saya, saya kuliah di Surabaya ya saya promosiin aja walikotanya.

“kamu mau milih siapa? Kalau saya milih Prabowo! Tegas orangnya” jawabnya lagi. Bener kan ia pendukung Prabowo

“kalau saya masih nunggu debat capres aja om. Saya ingin tahu mana yang lebih unggul. Saat ini saya masih belum melihat siapa yang unggul. Hehe” jawab saya. Dan singkat cerita obrolan kami berlanjut, sepanjang obrolan om salon selalu mendukung prabowo dan jawaban saya objektif saja.

            Dan malam ini saya sudah melihat sekilas debat capres resmi. Saya sudah tahu siapa yang lebih unggul dengan jawaban-jawaban yang pas dan baik. Tak perlu saya sebutkan siapa. Pilihlah siapa yang menurutmu patut untuk dipilih sesuai hati dan nuranimu. Hidup itu penuh dengan pilihan. Jika kamu dihadapkan untuk memilih 2 pilihan yang kamu anggap sama-sama buruk, tetaplah memilih karena diantara kedua pilihan tersebut pastilah memiliki keunggulan dibanding pilihan yang lain.

Sekian tulisan saya sebagai orang yang masih awam mengenai politik.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS